Berita Nagari Manggopoh

Lounching Website Nagari

Manggopoh - Pelayanan publik adalah amanat untuk setiap fungsi pemerintahan di negara ini, bahkan hingga ke tingkat desa/ nagari. UUD 1945 hingga seluruh peraturan turunannya merupakan aturan untuk menegaskan kewajiban negara dalam melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah Sumatera Barat babaliak ka nagari, nagari masing- masing memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola pemerintahan di nagarinya.

Ruang lingkup pelayanan publik paling tidak mencakup dua hal, yakni pelayanan atas barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif. Pelayanan publik di ranah administratif ini meliputi banyak hal, seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata. Dalam seluruh fungsinya, pelayanan publik kemudian wajib memenuhi standard pelayanan sebagai bentuk fungsi layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standard pelayanan ini menjadi tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Begitu pentingnya fungsi pelayanan publik ini, penilaian terhadap kualitas pelayanan ini menjadi kewajiban dan janji penyelenggara, yakni pemerintah, kepada masyarakat.

Semua hal di atas telah ada dan diatur dalam perangkat peraturan hukum di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah secara utuh menerakan konsep dan prinsip di atas untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Ketika kita menghubungkan fungsi layanan publik ini dengan SID (Sistem Informasi Desa) atau Sistem Informasi Nagari, diskusi akan terkait dengan hal-hal yang diatur dalam beberapa perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. SID dengan fungsi olah data dan informasi berbasis komputer semakin mendekatkan desa/ nagari pada ranah layanan data dan informasi publik dan elektronik, baik dalam bentuknya yang offline maupun online.

 

Oleh karena untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat di  Nagari Manggopoh dan menjawab tantangan zaman Pemerintah Nagari Manggopoh melounching website Nagari (manggopoh.desa.id).  Tujuan utama pembuatan website nagari manggopoh adalah untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang potensi yang ada di nagari Manggopoh, baik itu potensi sumber daya alam maupun potensi pariwisata. 

Mudah- mudahan dengan hadirnya website nagari ini semua pelayanan dan kebutuhan masyarakat di nagari Manggopoh dapat kami layani dengan baik. 

Situs website ini masih dalam tahap awal  pengembangan, berbagai jenis informasi yang terdapat dalam website ini, disadari masih jauh dari kesempurnaan, namun sebagai tahap awal, diharapkan sudah dapat dijadikan referensi mengenal lebih dekat untuk mendapatkan informasi tentang nagari Manggopoh. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang membangun dan peran serta aktif pengguna dan pihak-pihak terkait. Kritik serta saran yang bersifat membangun sangat diharapkan, sehingga website ini menjadi seperti yang diharapkan untuk kepuasan para pengguna.


Bagikan Berita :